Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
MELALUI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)

(Skripsi)









Oleh

Samsumar Hidayat
0112011183

















FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2006








ABSTRAK

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
MELALUI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)

Oleh

SAMSUMAR HIDAYAT

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) PPh Orang Pribadi beserta faktor-faktor penghambat di dalam melakukan upaya tersebut. Dengan diangkatnya permasalahan tersebut di dalam skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada setiap orang yang membutuhkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya PPh Orang Pribadi.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) serta didukung dengan pendekatan yuridis empiris untuk mendukung data kepustakaan (library research). Dengan demikian akan dihasilkan model informasi perpajakan yang lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh KPP Metro meliputi koordinasi dengan KP-PBB untuk mendata rumah mewah, kerja sama dengan pihak imigrasi untuk mendapatkan data pemilik paspor serta melakukan pendataan terhadap pemilik sarang Burung Walet. Dari upaya yang telah dilakukan, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pajak dan minimnya sarana dan prasarana yang ada sedangkan wilayah kerja KPP Metro sangat luas, meliputi Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Ditambah lagi kurangnya kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan serta letak geografis Wajib Pajak yang relatif jauh dari KPP Metro.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran dengan menitikberatkan pada upaya mengatasi faktor-faktor penghambat, yaitu perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pajak dalam melakukan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak di lingkungan KPP Metro dengan melakukan rekrutmen atau penerimaan pegawai baru dan melaksanakan berbagai pelatihan untuk mengoptimalkan kemampuan dari petugas pajak, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam mempermudah upaya ekstensifiaksi WP, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan jumlah WP terdaftar diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dengan menekan biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP, perlunya dilakukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di KPP Metro untuk menunjang mobilitas petugas pajak, mengintensifkan kembali sosialisasi kepada WP, instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberikan pemahaman akan kewajiban perpajakan serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang menunjang dan berkaitan dengan upaya ekstensifikasi WP tersebut.





































PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
MELALUI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK PENGHASILAN (PPh)
ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)





Oleh

SAMSUMAR HIDAYAT



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagaian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung













FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2006







Judul Skripsi : PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
MELALUI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)

Nama Mahasiswa : Samsumar Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 0112011183

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing





Dr. Yuswanto, S.H., M.H. Nurmayani, S.H, M.H.
NIP. 131692095 NIP. 131792318




2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara





Hi. Sudirman Mechsan, S.H, M.H.
NIP. 131606527











MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Yuswanto, S.H, M.H. .......................



Sekretaris : Nurmayani, S.H, M.H. .......................


Penguji
Bukan Pembimbing : FX. Sumarja, S.H, M.H. .......................



2. Dekan Fakultas Hukum




Hi. Adius Semenguk, S.H, M.S
NIP. 130934469














Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 November 2006








PERSEMBAHAN



Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai kenikmatan-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :
1. Ayahanda (Alm), Ibunda, Kakak-kakak dan Ayuk-ayuk tercinta yang telah memberikan segenap kemampuan mereka untuk keberhasilanku.
2. Almamater tercinta yang telah menjadi Kawah Candradimuka selama ini.
3. Sahabat-sahabatku yang telah disatukan hatinya oleh Allah SWT dengan Ukhuwah Islamiyyah.




























RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gedongtataan Lampung Selatan pada tanggal 10 Maret 1983, merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara pasangan Bapak Umar A. Sani (Alm) dan Ibu Syamsiyah Yusuf.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Gedongtataan pada tahun 1989 diselesaikan pada tahun 1995, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Gedongtataan selesai pada tahun 1998 dan Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2001. Pada tahun 2001 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Pada tahun 2005 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa (BEM KBM) Universitas Lampung Staf Departemen Sosial Politik periode 2004-2005.













SANWACANA



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Yuswanto, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pertama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nurmayani, S.H, M.H. selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak F.X. Sumarja, S.H, M.H. selaku Penguji Utama pada ujian skripsi, terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal terdahulu.
4. Bapak Hi. Sudirman Mechsan, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.
5. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak J.P. Widodo, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak. Ir. Riduan darwin, M.T, dan Alex Zulkarnain yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Metro.
10. Ayahanda (Alm), Ibunda, kakak-kakak, ayuk-ayuk dan keponakan-keponakanku yang selalu menanti keberhasilanku.
11. Junudullah dan seluruh sahabat serta orang-orang yang mencintaiku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, November 2006
Penulis

Samsumar Hidayat










I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh DJP meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara. Bahkan kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis moneter mulai tahun 1997 yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan krisis multi dimensi yang hingga kini belum terselesaikan.

Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajak berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Salah satu alternatif peningkatkan penerimaan pajak langsung adalah peningkatan PPh.

Beberapa sumber penerimaan PPh adalah PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Berdasarkan struktur penerimaan pajak maka terlihat bahwa penerimaan masih didominasi oleh pajak tak langsung. Sementara itu penerimaan dari sumber pajak langsung masih menunjukkan perkembangan yang cukup lambat meskipun pendapatan perkapita dan peran sektor swasta khususnya sebelum terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997 dalam perekonomian terus meningkat dan berkembang. Indikator ini menunjukkan bahwa penyebaran penghasilan masyarakat masih belum merata dan belum memadai.

Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan PPh masih bisa diharapkan dapat meningkat atau dengan kata lain potensi penerimaan PPh yang belum tergali masih cukup tinggi dan sangat potensial.

Upaya peningkatan penerimaan PPh diperlukan suatu perencanaan yang dapat memperkirakan tingkat penerimaan pajak yang wajar dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPh sehingga dapat dilakukan kebijaksanaan yang tepat untuk meningkatkannya.

Menurut Rochmat Soemitro (Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2001 : 4) dinyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P.J.A. Andriani juga dinyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung atau tidak langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definsi di atas maka unsur-unsur pajak adalah :
1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang atau jasa).
2. Ketentuan pajak berdasarkan Undang-undang, jadi ketentuan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
3. Tanpa jasa timbal balik dan kontra prestasi dari negara atau yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pembiayaan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penerimaannya maka pajak dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah PPh dan PBB. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti PPN dan PPnBM. Dalam pembahasan ini selanjutnya akan lebih difokuskan pada PPh Orang Pribadi sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak bagi negara.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara adalah melalui pemungutan pajak. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya legal, berupa ekstensifikasi WP dan intensifikasi Pajak.

Ekstensifikasi WP adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Sedangkan upaya intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. (Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001, Tanggal 11 Juli 2001).

Sejak tahun 2001, DJP telah melakukan kegiatan ekstensifikasi WP secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI (RAKER PANANG DPR RI) dengan Pemerintah RI tanggal 16 Juli 2001, yang antara lain menyepakati bahwa upaya peningkatan pajak terus dilanjutkan terutama melalui langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, upaya ekstensifikasi WP antara lain akan dilakukan melalui :
a. Canvassing terhadap pengusaha di sentra-sentra ekonomi (mall, plaza, supermarket, toko dll).
b. Kerjasama dengan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu, dengan mengupayakan setiap Kepala Keluarga (KK) diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Kerjasama dengan pihak keimigrasian untuk mewajibkan pemilik paspor mempunyai NPWP.
d. Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP.
e. Mewajibkan pembeli mobil dan rumah mewah untuk mempunyai NPWP.
f. Mewajibkan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mempunyai NPWP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul skripsi : “Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Metro)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :
a. Bagaimanakah upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi ?
b. Apakah faktor penghambat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi ?

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah pembahasan secara deskriptif tentang upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penulisan
Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah mengetahui secara rinci dan kemudian memaparkannya tentang upaya peningkatan pajak melalaui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi beserta hal-hal yang menjadi pemicu terhambatnya proses tersebut.



2. Kegunaan Penulisan
a. Kegunaan Teoritis
Menghasilkan model yang ideal terhadap upaya Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini adalah ;
1. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai Upaya Penerimaan Pajak melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi.
2. Sebagai sumber informasi bagi pembaca mengenai upaya Penerimaan Pajak melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.





























II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan
1. Pengertian Pajak
Di dalam tiap-tiap masyarakat, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan. Hal ini tidak saja berlaku dalam hukum publik. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Masalah pajak adalah masalah bernegara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, disamping migas. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah berdasarkan keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh WP membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi pajak di atas, selalu berkaitan dengan kata “paksa” dan “imbalan” melalui ungkapan “iuran yang dapat dipaksakan” dan “tanpa jasa timbal balik yang dapat ditunjuk”. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut adalah iuran yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa karena kekuatan Undang-undang Pajak, maka rakyat yang karena ketentuan di dalamnya wajib membayar pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa WP untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Tanpa rasa timbal balik yang dapat ditunjuk mengandung arti, bahwa setiap WP yang membayar pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi secara tidak langsung WP memperoleh pelayanan pemerintah yang ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak) melalui pembangunan.

2. Pajak Penghasilan
PPh termasuk ke dalam ketegori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.

PPh berdasarkan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa PPh adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

3. PPh Orang Pribadi
PPh Orang Pribadi adalah iuran wajib yang dikenakan kepada WP orang pribadi (WP dalam negeri) dikarenakan WP tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang dapat menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang (comprehensive, all inclusive).

B. Subjek, Objek, dan Tarif PPh Orang Pribadi
1. Subjek PPh Orang Pribadi
Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam hal ini, bahwa Subjek PPh Orang Pribadi adalah WP orang pribadi yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (non discrimination).

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh, Subjek Pajak dalam PPh terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni :
a. Subjek Pajak Dalam Negeri
Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut :
1. Orang Pribadi
Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal (domisili) atau berada (residensi) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Seseorang yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Jangka waktu 12 bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu, keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di negara ini. Dari uraian tersebut jelas tampak, bahwa dalam menentukan status WP orang pribadi, Indonesia menganut asas domisili dan residensi serta niat (untuk berdomisili). Tampaknya, terhadap orang pribadi, Undang-undang tidak mengikuti asas kebangsaan (kewarganegaraan).

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian mengikuti status pewaris. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak (atau yang mewariskan, karena sudah meninggal, kewajiban dan hak perpajakannya digantikan oleh warisan tersebut). Oleh karena itu, tampaknya walaupun seseorang sudah meninggal dunia, selama masih ada warisan masalah perpajakannya dapat berjalan terus. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.



3. Badan
Badan dapat dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri jika badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terhadap badan, Indonesia menentukan status perpajakannya berdasar atas tempat pendirian (kebangsaan) dan tempat kedudukan tersebut (statuter, kantor, manajemen, atau dasar lainnya). Penentuan tempat kedudukan badan menurut keadaan (kriteria substansial faktual), dari pada formal (berdasarkan akta notaris) menjadi penting tidak hanya sehubungan dengan masalah lintas perbatasan (tempat kedudukan ganda/dual residence), tetapi juga dalam masalah domestik. Masalah domestik terutama untuk menanggulangi kecurangan (penghindaran) pajak dengan modus migrasi tempat kedudukan dari satu kantor pajak ke kantor pajak yang lain (hit and run) atau rekayasa lainnya. Memang dalam penentuan status WP, kriteria tempat pendirian (formal) lebih tegas dan pasti dibanding tempat kedudukan (dengan kemungkinan multi tafsir).

b. Subjek Pajak Luar Negeri
Subjek Pajak luar negeri menurut Pasal 2 ayat (4) adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah Subjek Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan dimaksud diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap. Status orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap. Status orang pribadi atau badan tersebut tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut. Pengenaan tersebut umumnya dilakukan melalui sistem pemotongan dan pemungutan (with holding system).

Pengenaan pajak atau Subjek Pajak luar negeri selalu dikaitkan dengan asas sumber. Asas sumber ialah asas pemungutan pajak yang menentukan bahwa orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri dapat dikenakan pajak dari penghasilan yang berasal dari sumber yang ada di negara pemungut pajak. Negara yang pertama-tama berwenang (primary taxing rights) memungut pajak adalah negara tempat sumber yang mengeluarkan penghasilan itu berada (source country), walaupun negara domisili pada umumnya juga tetap mempunyai kewenangan sekunder (secondary taxing rights).

2. Objek PPh Orang Pribadi
Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak (karena menyangkut dikenakan atau tidak dikenakan pajak atas objek yang dimaksud), sehingga dalam Undang-undang Perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak. Untuk itu, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang PPh telah memberikan penegasan mengenai Objek PPh yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. laba usaha
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan pengusaha
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. royalti.
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. premi asuransi.
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3. Tarif Pajak
a. Jenis Tarif Pajak
Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi WP adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-undang Pajak. Besarnya tarif dalam Undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai presentase tetapi bisa dengan nilai nominal, seperti diuraikan di bawah ini :
1. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang presentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh tarif progresif adalah seperti diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang presentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun presentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.


3. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Karena tarif proporsional ini hanya menggunakan satu tarif yang presentasenya tetap, maka sering disebut dengan tarif tunggal.

4. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap, tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

5. Tarif Advalorem
Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik
Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
(Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2001 : 25).





b. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri
Berdasarkan jenis tarif dan pengertian tarif di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh termasuk dalam pajak progresif. Berikut tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi WP orang pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang PPh Pasal 17, yaitu :
Tabel 1. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Kurang dari Rp.25.000.000,00 5 %
Rp.25.000.000,00 s.d Rp.50.000.000,00 10 %
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.100.000.000,00 15 %
Di atas Rp.100.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00 25 %
Di atas Rp.200.000.000,00 35 %
Sumber : www.pajak.go.id

C. Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) haruslah dilunasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir dan sebelum SPT dimasukkan.

Apabila tanggal pembayaran atau penyetoran jatuhnya pada hari libur, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak yang terhutang dapat dilakukan di Kantor Pos dan Giro dan bank-bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

PPh menganut sistem self assessment. Dengan sistem self assessment dimaksudkan bahwa WP diberikan kepercayaan oleh Undang-undang untuk menetapkan sendiri pajaknya. Jadi WP menghitung pajak sendiri, menyetorkan pajak yang terutang ke kantor kas negara atau bank yang ditunjuk dan melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengenai pajak yang telah disetor. Pajak yang diperkirakan akan terhutang dalam suatu tahun pajak dan tidak dibayar oleh WP, maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jika SKP ini dibayar pada waktunya oleh WP, maka tidak perlu diadakan penagihan oleh DJP.

Tindakan penagihan baru dilakukan jika WP tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Undang-undang. Langkah-langkah penagihan harus dimulai dengan surat peringatan untuk membayar pajak, dan kalau itu tidak dihiraukan maka akan dikeluarkan surat teguran yang akan disusul dengan surat paksa. Surat paksa atau eksekusi langsung atas parate eksekusi adalah surat keputusan penyelesaian pajak yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Hal ini dapat difahami karena surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan eksekutorial dari surat paksa ini sama dengan keputusan hakim yang selalu diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi surat paksa ini mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang pasti, dan segera harus dilaksanakan untuk mencapai keadilan. Surat perintah memuat perintah kepada WP untuk melunasi pajaknya yang sudah tentu baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh fiscus. Dan yang dapat mengeluarkan surat paksa adalah Kepala KPP yang bersangkutan. Surat paksa baru dapat dilaksanakan 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada WP. Jika utang pajak belum juga dilunasi, walaupun waktunya telah lampau maka tindakan selanjutnya adalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak atau barang tetap.

D. Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi
Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP.

Pelaksanaan ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi, meliputi :
1. Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap WP PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

Kegiatan ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi ini dilaksanakan oleh :
1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada di luar kota kedudukan KPP.
2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi WP dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya, serta Seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan/atau Kantor Penyuluhan Pajak.

Petugas pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi WP ini adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi WP, meliputi :
1. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
2. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
3. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

Data-data yang digunakan untuk palaksanaan kegiatan ekstensifikasi WP meliputi data intern dan data ekstern, antara lain :
1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih
2. Pelanggan telepon dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp. 300.000,00 atau lebih
3. Pemilik mobil dengan nilai Rp.200.000.000,00 atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih
4. Pemegang paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut)
5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internsional
7. Pemilik tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000,00 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP
8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan/atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000,00 atau lebih
9. Pemilik telepon selular pasca bayar
10. Pemegang kartu kredit
11. Pemegang polis atau premi asuransi
12. Pemegang kartu keanggotaan golf
13. Artis
14. Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium
15. Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat, dan pesawat terbang
16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa
17. Pemilik rumah sewa dan kost
18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen
19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya
20. Subjek Pajak yang berdasarkan data pada lampiran SPT, telah memenuhi syarat sebagai WP, tetapi belum mempunyai NPWP.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi WP dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi WP harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP).
2. KPP membuat daftar nominatif WP yang belum mempunyai NPWP dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki.
3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi WP.
5. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada WP yang terdapat dalam daftar nominatif yang dimaksud. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban WP, formulir pernyataan WP mengenai besarnya peredaran usaha, formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir pendaftaran WP, dan leaflet penyuluhan pajak.
6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi WP.
7. Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada data intern dan data ekstern disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi WP, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi WP ditujukan untuk menambah jumlah WP dan/atau PKP. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada WP terdapat beberapa kemungkinan :
1. WP menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran WP dan/atau PKP.
2. WP tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima.
3. WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan/atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP.
4. WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan/atau telah dikukuhkan sebagai PKP.
5. WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya, atau
6. WP tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

Terhadap WP yang berusaha di sentara perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Terhadap WP selain yang berusaha di sentara perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, sepanjang memenuhi keadaan dimaksud (WP menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran WP dan/atau PKP) dilakukan proses pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap WP selain yang berusaha di sentara perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, sepanjang memenuhi keadaan (WP tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima), oleh Seksi PDI data WP tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Terhadap WP selain yang berusaha di sentara perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, sepanjang memenuhi keadaan (WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan/atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP dan Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos), dilakukan PSL. Terhadap WP selain yang berusaha di sentara perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, sepanjang memenuhi keadaan (WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan/atau telah dikukuhkan sebagai PKP dan WP menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya), dilakukan pencocokan dengan data MFL. Dalam hal WP telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili WP sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud dengan membubuhkan catatan, bahwa WP sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan. Dalam hal WP telah terdaftar, namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL. Dalam hal WP ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

E. Dasar Hukum Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi
Adapun dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, Pasal 21;
2. Keputusan DJP No. KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Pasal 1 sampai dengan Pasal 16;
3. Keputusan DJP No. KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan, Pasal 1 sampai dengan Pasal 8;
4. Surat Edaran DJP No. SE-04/PJ.7/2001 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Angka 1 - 5;
5. Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Angka 1 poin (1.1) dan angka 5 poin (5.1 sampai dengan 5.20);
6. Surat Edaran DJP No. SE-09/PJ.9/2001 tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Angka 1 dan 2;
7. Surat Edaran DJP No. SE-13/PJ/2003 tentang Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP, Angka 1 sampai dengan Angka 4.
8. Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.7/2004 tentang PSL dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.














































III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (legal research) serta didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian hukum normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan erat dengan masalah konsep-konsep hukum, perbandingan hukum, dan sanksi hukum. Secara operasional penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah referensi dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan yuridis empiris yaitu mempelajari hukum di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

B. Sumber dan Jenis Data, serta Populiasi dan Sampel
Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (Soerjono Soekanto, 1984 : 51). Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan menggali dari responden. Dalam hal ini Pegawai yang berkompeten di bidangnya (PPh Orang Pribadi) di KPP Metro.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku penelitian yuridis normatif yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer, dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan.
b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum berupa teori-teori atau pendapat para sarjana di bidang hukum pajak serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, 1989 : 152). Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi populasinya adalah para pegawai di KPP Metro. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, hal ini dikarenakan penarikan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dari penilitian, dari segi efisiensi waktu dan biaya yang digunakan di dalama penelitian, dan penulis menganggap bahwa responden dapat mewakili populasi dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan penulisan skripsi ini. Jadi penulis menentukan sendiri respondennya.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, yaitu Kasubag Umum dan TU dan Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP Metro.
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Karakteristik Responden
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara :
a. Studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan bertujuan mencari dan mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas
b. Studi lapangan (field research). Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data
Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Evaluasi, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
b. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisa agar sesuai dengan permasalahan.
c. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

3. Karakteristik Responden
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode purposive sampling (memilih langsung responden) terhadap dua orang pegawai di KPP Metro. Pemilihan responden tersebut dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat mewakili dan menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun responden tersebut adalah Ir. Riduan Darwin (Kasubag Umum dan TU) dan Muhammad Alexander Zulkarnain (Seksi PPh Orang Pribadi).

D. Analisis Data
Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu cara menginterpretasikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari permasalahan. Penganalisaan dilakukan dengan metode deduktif-induktif, yaitu menurut hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal yang bersifat khusus.


























IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Metro

1. Sejarah Singkat
KPP Metro berdiri sebagai pecahan dari KPP Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Tongkol No. 28 Bandar Lampung sejak Tahun 1985 hingga Tahun 1989. Karena keterbatasan ruangan kantor yang tidak mampu menampung jumlah karyawan yang terus bertambah, maka sebagian dari pegawai ditempatkan pada kantor lain yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 58 Metro dengan status menyewa. KPP Metro berdiri sejak 25 Maret 1989, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 276/KMK.3/I/1989. Pada tahun 1989 hingga tahun 1995 KPP Metro menempati kantor di Rawasari. Sedangkan saat ini KPP Metro beralamat di Jalan Unyi Kauman Bawah Nomor 66. Kantor tersebut dibangun pada tahun 1993 dan selesai tanggal 1 April 1995, kemudian diresmikan pada tanggal 26 Mei 1995.

Berdirinya KPP Metro yang beralamat di Jalan Unyi Kauman Bawah No. 66 dilatarbelakangi oleh :
a. Wilayah kerja yang begitu luas mencakup 7 (tujuh) wilayah kerja Kabupaten/Kota yang meliputi Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang optimal.
b. Peningkatan jumlah pegawai tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan memadai.
c. Pentingnya pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang akan membayar pajak.

2. Visi dan Misi KPP Metro
a. Visi
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen kelas dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
b. Misi
Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan.

3. Struktur Organisasi
Organisasi merupakan suatu bentuk rangkaian kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Pada organisasi tersebut terdapat unsur-unsur yaitu sekelompok orang bekerja sama atau pembagian tugas dengan tujuan yang hendak dicapai. Struktur organisasi merupakan sistem pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap fungsi atau bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi yang jelas maka karyawan akan mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang baik.
Struktur organisasi dan pembagian tugas pada KPP Metro pada bagian umum adalah :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan TU
b. Kepala Seksi PDI
c. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)
d. Kepala Seksi PPh Orang Pribadi
e. Kepala Seksi PPh Badan
f. Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan
g. Kepala Seksi Penagihan
h. Kepala Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
i. Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan

KPP Metro juga membawahi :
1. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan terdiri dari :
a. Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Bandar Jaya.
b. Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Kota Bumi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jurusan Sita Negara
Dari semua kepala urusan tersebut dalam melaksanakan tugasnya mereka bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Metro. Pertanggungjawaban yang dilakukan disesuaikan dengan tugas dan wewenang yang ada di dalam struktur organisasi pada KPP Metro sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan TU
a. Pengurusan Tata Usaha Kepegawaian
Mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan kepegawaian baik nota dinas maupun daftar kepegawaian dan absensi yang ada di dalam tugas tersebut, antara lain dengan menyediakan daftar absensi di meja yang telah ditentukan setiap pagi dan sore hari.

b. Pengurusan keuangan
Mengurus kegiatan keuangan kantor yang berhubungan dengan gaji pegawai, pengadaan barang yang diperlukan, pengadaan sarana dan prasarana dan pengeluaran rutinnya lainnya.

c. Pengurusan Rumah tangga dan kepegawaian
1. Melayani kebutuhan dan pelayanan terhadap pegawai yang berhubungan dengan cuti, izin dan lain sebagainya
2. Menyediakan keperluan kantor baik untuk pimpinan maupun pegawai serta kelengkapan kantor lainnya.

2. Seksi PDI
a. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data yang terekam dalam rekap Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) maupun rekam seksi dan secara otomatis masuk ke dalam komputer. Seksi ini juga merupakan operator Kantor Pajak.

b. Penggalian Potensi
Mencari dan menggali potensi-potensi baru yang dapat dioptimalkan untuk pendapatan dari sektor pajak.
3. Seksi TUP
a. Pengurusan pendaftaran WP baru, pindah, keluar maupun masuk ke wilayah pajak KPP Metro
b. Tata usaha, penerimaan dan pengecekan SPT, menyimpan data-data SPT dari seksi lain yang telah dicek sebelumnya.

4. Seksi PPh Orang Pribadi
a. Pemantauan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa perseorangan
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPh Perseorangan
c. Penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh perseorangan
d. Verifikasi/penyeleksian atas SPT masa dan Tahunan PPh Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT.
e. Pengurusan Fiskal luar negeri.

5. Seksi PPh Badan
a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh untuk Badan.
b. Pemantauan dan penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPh untuk Badan.
c. Penolakan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa PPh untuk Badan.
d. Verifikasi/penyeleksian atas SPT masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan PPh, WP yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan SPT.




6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan
a. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan atas pemotongan dan pemungutan PPh.
b. Verifikasi atas SPT masa dan tahunan atas pemotongan dan pemungutan PPh, WP yang mendaftar dan tidak memasukkan SPT.

7. Seksi Penagihan
Melakukan penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak kurang bayar serta melakukan penyitaan objek-objek dari wajib pajak yang berdasarkan tinjauan petugas telah terbukti melakukan penyegelan pada objek pajak yang disita.

8. Seksi PPN dan PTLL
a. Mengawasi dan mengadministrasikan pembayaran pajak, khususnya PPN dan PTLL yang masih terkait dengan PPN.
b. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan PKP dan SPT masa dan PTLL.

9. Seksi penerimaan dan Keberatan
a. Melakukan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi, pembayaran pajak dan menyelesaikan keberatan WP.
b. Memutuskan apakah diterima atau tidaknya pembayaran pajak dan keberatan WP.



B. Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi

1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Metro dalam rangka mengoptimalisasi potensi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang pribadi adalah sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) untuk mendata rumah mewah yang bernilai di atas Rp.500.000.000,00

Dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi, KPP Metro melakukan kerja sama dengan KP-PBB Metro untuk mendata rumah mewah yang bernilai di atas Rp.500.000.000,00. Kegiatan ini dilakukan di daerah Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, kerja sama yang dilakukan telah berhasil mendata sekitar 102 rumah mewah dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00. Esensi dari pelaksanaan kegiatan ini bertujuan meningkatkan PPh Orang Pribadi, dengan landasan berfikir bahwa rumah mewah dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi dengan demikian PBB yang dikenakan juga tinggi. Apabila membangun sendiri maka dikenakan PPN sebesar 4 % dari biaya pembangunan. Secara tidak langsung orang yang mampu membangun rumah dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 berarti berpenghasilan tinggi, dengan demikian orang tersebut dapat dikenakan PPh dengan menulusuri sumber penghasilan orang tersebut.
b. Melakukan kerja sama dengan pihak imigrasi untuk mendapatkan data pemilik paspor, kemudian diberikan NPWP

Kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pihak imigrasi merupakan salah satu upaya ekstensifikasi WP yang dilakukan oleh KPP Metro dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari DJP. Kegiatan ini berhasil mendata sebanyak 39 orang pemilik paspor dan telah diberikan NPWP dalam 1 tahun terakhir. Kegiatan ini dimaksudkan agar tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia yang melakukan usaha dapat dikenakan PPh.

c. Melakukan pendataan terhadap pemilik sarang Burung Walet

Meningkatnya jumlah bangunan sarang Burung Walet di wilayah kerja KPP Metro harus selalu terpantau dan tercatat dengan baik, karena ternyata usaha sarang Burung Walet yang ada berpotensi meningkatkan penerimaan pajak yang dikenakan kepada pemilik sarang Burung Walet tersebut. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPP Metro untuk mengetahui jumlah pemilik sarang Burung Walet yang ada dengan melihat data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarang Burung Walet yang telah terdaftar. Untuk mengetahui jumlah pemilik sarang Burung Walet yang sebenarnya, petugas dari KPP Metro juga turun ke lapangan guna melakukan cross check dengan bantuan aparat desa/kelurahan yang ada untuk mengetahui keberadaan sarang Burung Walet beserta pemiliknya. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dari 7 daerah Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah kerja KPP Metro, jumlah pemilik sarang Burung Walet terbanyak terdapat di daerah Kota Metro sebanyak 85 orang. Di dalam melakukan pendataan pemilik sarang Burung Walet ternyata ditemui kendala-kendala, antara lain pemilik sarang Burung Walet tersebut tidak berdomisili di Kota Metro pada khususnya atau pada Wilayah Kerja KPP Metro pada umumnya, melainkan di luar daerah tersebut. Sehingga para petugas mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari pemilik sarang Burung Walet tersebut.

Secara keseluruhan peningkatan jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Metro dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah WP Orang Pribadi

TAHUN JUMLAH WP ORANG PRIBADI
2001 20.488
2002 20.795
2003 32.379
2004 34.294
2005 36.228
Sumber : KPP Metro

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Metro sejak tahun 2001 sampai dengan 2005, dengan demikian secara otomatis akan terjadi pula peningkatan penerimaan pajak di sektor PPh Orang Pribadi seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 3.
Penerimaan PPh Tahun 2001 – 2005

Tahun Penerimaan PPh (Rp.)
2001 60.847.928.000
2002 122.393.216.000
2003 143.194.909.000
2004 124.387.849.000
2005 171.319.750.000
Sumber : Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Metro
2. Faktor Penghambat Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi dan Cara Mengatasinya

Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi tidaklah berjalan seperti apa yang diharapkan, akan tetapi ditemukan berbagai hambatan di lapangan. Faktor-faktor penghambat tersebut terdapat pada institusi KPP Metro itu sendiri (bersifat internal) dan juga dari luar institusi KPP Metro (bersifat eksternal). Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :
a. Jumlah petugas yang sedikit (tidak memadai dari sisi kuantitas), sehingga dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi WP tidak dapat dilakukan secara optimal.
b. Kurangnya fasilitas yang ada, seperti kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk melakukan ekstensifikasi WP.
c. Kurangnya kesadaran WP tentang pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan.
d. Lokasi WP yang relatif jauh dari KPP Metro.

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam proses ekstensfikasi WP harus segera diatasi dengan cepat. Dikarenakan apabila faktor-faktor penghambat yang ditemukan di lapangan dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan dapat menjadi bumerang bagi KPP Metro itu sendiri. Bahkan dapat berakibat fatal berupa menurunnya angka penerimaan pajak di daerah tersebut, sehingga lebih jauh lagi dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.

Upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPP Metro untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan upaya ekstensifiaksi WP yaitu :
a. Melakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas para petugas perpajakan di lingkungan KPP Metro.
b. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki.
c. Melakukan sosialisasi kepada WP, instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
d. Melakukan kerja sama lintas sektoral terhadap instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta berkaitan dengan upaya ekstensifikasi WP.
































V. PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh KPP Metro meliputi melakukan koordinasi dengan KP-PBB untuk mendata rumah mewah yang bernilai di atas Rp.500.000.000,00, melakukan kerja sama dengan pihak imigrasi untuk mendapatkan data pemilik paspor, kemudian diberikan NPWP dan melakukan pendataan terhadap pemilik sarang Burung Walet dengan bantuan aparat kelurahan/desa.

2. Dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi WP PPh Orang Pribadi ditemukan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut ditemukan pada internal dan eksternal KPP Metro.Adapun kendala-kendala tersebut antara lain jumlah petugas di KPP Metro yang sedikit, sehingga dalam melakukan upaya ekstensifikasi WP mengalami kekurangan tenaga pelaksana, kurangnya fasilitas yang tersedia seperti kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk melakukan upaya ekstensifikasi WP, kurangnya kesadaran WP tentang kewajiban perpajakan dan lokasi WP yang relatif jauh, meliputi Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan.
B. Saran-saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pajak dalam melakukan upaya ekstensifikasi WP di lingkungan KPP Metro dengan melakukan rekrutmen atau penerimaan pegawai baru dan melaksanakan berbagai pelatihan untuk mengoptimalkan kemampuan dari petugas pajak.
2. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mempermudah upaya ekstensifikasi WP, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan jumlah WP terdaftar diiringi peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dengan menekan biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP.
3. Perlunya dilakukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di KPP Metro untuk menunjang mobilitas petugas pajak.
4. Mengintensifkan kembali sosialisasi kepada WP, instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberikan pemahaman akan kewajiban perpajakan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang menunjang dan berkaitan dengan upaya ekstensifikasi WP.


















DAFTAR PUSTAKA

Bohari, H. 1999. Pengantar Hukum Pajak

Gunadi, 2001. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan Berdasarkan Atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2001. Hukum Pajak. Salemba Empat.
Jakarta.

Nasution, Chairuddin Syah. 2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia.

Rusjdi, Muhammad. 2003. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT.
INDEKS. Jakarta.

Suandy, Erly. 2000. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.

Widjaja Tunggal, Amin. 1995. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Keputusan DJP No. KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Keputusan DJP No. KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan

Surat Edaran DJP No. SE-04/PJ.7/2001 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran DJP No. SE-09/PJ.9/2001 tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran DJP No. SE-13/PJ/2003 tentang Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak.